Analisis Hukum Terhadap Pasal 70 Kuhp Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Kasus Tenaga Kesehatan Sebagai Pelaku Kelalaian/Kealpaan Malpraktik Medis

Abstract

Kelalaian atau kealpaan dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan salah satu persoalan hukum yang sering menimbulkan perdebatan karena berada pada irisan antara tanggung jawab profesional tenaga kesehatan dan pertanggungjawaban pidana. Berlakunya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan dengan memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 70 KUHP Nasional terhadap tindak pidana kelalaian medis serta mengkaji kesesuaiannya dalam kasus tenaga kesehatan sebagai pelaku kelalaian/kealpaan malpraktik medis, khususnya pada kasus dokter RSA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, keadaan pelaku, serta tujuan pemidanaan. Namun, penerapannya terhadap kasus kelalaian medis tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mempertimbangkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, perlindungan terhadap korban, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 70 KUHP Nasional dalam perkara malpraktik medis harus dilakukan secara selektif untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien.