Analisis Kemandirian Fiskal dan Tantangan Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024

Rehan Akmal; Laeli Nur Khanifah; Seli Novia; Raisha Putri; Nurhaeni; Nela Wahdatin

doi:10.55681/primer.v3i5.435

Authors

Rehan Akmal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Laeli Nur Khanifah
Seli Novia
Raisha Putri
Nurhaeni
Nela Wahdatin

DOI:

https://doi.org/10.55681/primer.v3i5.435

Keywords:

Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, APBD, Kapasitas Fiskal

Abstract

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang berada dalam kewenangannya. Kota Serang pada Tahun 2024 masih menunjukkan struktur fiskal yang ditandai oleh dominasi transfer pemerintah pusat dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan secara mandiri masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemandirian fiskal dan tantangan optimalisasi PAD dalam pengelolaan APBD Kota Serang Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental tunggal. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang dianalisis menggunakan perspektif good governance dan value for money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sementara realisasi PAD, khususnya pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belum mencerminkan kapasitas penerimaan yang sebanding dengan potensi fiskal yang tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal dan masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan basis penerimaan daerah. Di sisi lain, pengelolaan APBD Kota Serang telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta value for money melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal memerlukan optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi administrasi pendapatan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.

References

Admaja, A., Anggraini, D., Larasati, M., Cahyanti, N. D., & Wasil, M. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2014–2018. Journal of Regional Economics Indonesia, 2(2), 66–77.

Amalyah, D. R., & Suriadi, I. (2025). Dinamika pendapatan asli daerah dan transfer fiskal terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Lombok tahun 2015–2024. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 25(2), 299–311.

Andilolo, O. P., Alamsa, & Septiyana, S. (2025). Analisis strategi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Tarakan tahun 2019–2023. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI), 5(2), 233–256.

Anjani, D. G. N., & Latrini, M. Y. (2025). The influence of regional own-source revenue and balancing funds on capital expenditure allocation with economic growth as a moderator (An empirical study of regency/city governments in Bali Province, 2019–2023). International Journal of Management Research and Economics, 3(2), 251–262. https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3389

Arifuddin, I., Sapar, & Salju. (2021). Pengaruh pendapatan dan anggaran belanja terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah Kota Palopo. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 6, 1–27.

Aulia, A. N., Hidayati, T., Mubarok, A., & Arifin, M. Z. (2026). Analysis of the realization of the regional revenue and expenditure budget of East Barito Regency in 2023–2024 in supporting regional financial efficiency. JAM-EKIS: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Islam, 9(2), 657–666.

Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), 11(2), 31–45.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data transfer pusat ke daerah Kota Serang dan anggaran pendapatan daerah Kota Serang tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, 1(3).

Hanifah, Z., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4).

Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 9(4), 2950–2963. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788

Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem informasi pemerintahan daerah dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3573–3588. https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1462

Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(7), 120–128.

Kebijakan Umum APBD Kota Serang. (2024). Kebijakan umum APBD Kota Serang tahun anggaran 2024. Pemerintah Kota Serang.

Mahardika, E. P., & Fauzan. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2019). Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1).

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). Implementasi teori good governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 4(2).

Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi, 5(1), 20–36.

Nurjanah, R., Triantoro, A., & Hardiana, R. D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216

Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 4(2), 739–747.

Pratama, M. M., Adha, A., Hartini, D. S., Dwi, G., & Rahmawati. (2025). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi periode 2016–2024. Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 29–39.

Pratista, R. A., Putri, S. A., Cahyani, S. A., Fismawati, W., & Ramadhani, O. S. (2025). Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 5(2), 122–134. https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6057

Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan musrenbang daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 6(1).

Rahman, Z., & Laere, P. (2021). Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 228–237.

RRI. (2024). Kemandirian anggaran Kota Serang hanya 20 persen. Radio Republik Indonesia.

Sa’bani, S. R., Saputro, G. E., & Suwito. (2025). The role of local governments in optimizing regional original revenue: A role theory perspective on fiscal autonomy. PPSDP International Journal of Education, 4(1), 347–361. https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.412

Santoso, E. B., Prasetyo, A., & Gaol, L. L. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4(1), 126–140.

Sherly, E. A., Maura, M. S., & Suhatmi, E. C. (2025). Pengaruh transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas keuangan daerah. LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language, 2(1), 406–411.

Shobiha, T. D., Zuhroh, D., Wasesa, T., Sutini, & Wiratna. (2025). Dampak pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terhadap peningkatan belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018–2022. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 4(22), 867–884.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2022). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2).

Susilo, Putri, R. N. H., Simangunsong, F. Y., & Labiba, M. (2024). Intergovernmental transfer and local own-source revenue on capital expenditure. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(3), 370–379.

Triyassari, A., & Sambharakreshna, Y. (2024). Value for money dan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 7(2), 259–278.