Analisis Segi Keadilan Mengenai Gaji Guru Honorer dan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Joyceline Taruli Andriana Saragih; Maida Alaikhem Muqarabiin Olmert; Maghfirotul Tri Agustin; Seffi Dwi Lestari; Muhamad Hafid Ar Rasyid

doi:10.55681/primer.v3i5.444

Authors

Joyceline Taruli Andriana Saragih ITSK Dr. Soepraoen Malang
Maida Alaikhem Muqarabiin Olmert ITSK Dr. Soepraoen Malang
Maghfirotul Tri Agustin ITSK Dr. Soepraoen Malang
Seffi Dwi Lestari ITSK Dr. Soepraoen Malang
Muhamad Hafid Ar Rasyid ITSK Dr. Soepraoen Malang

DOI:

https://doi.org/10.55681/primer.v3i5.444

Keywords:

Guru honorer, gaji, keadilan, SPPG, PPPK, kebijakan kepegawaian

Abstract

Artikel ini mengkaji ketimpangan perlakuan kebijakan antara guru honorer dan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari perspektif keadilan distributif. Guru honorer, yang selama ini menjalankan tugas pendidikan dengan beban kerja penuh namun tanpa kepastian hukum dan upah yang layak, menghadapi kenyataan pahit ketika pegawai SPPG yang baru diangkat dalam Program Makan Bergizi Gratis justru mendapatkan status PPPK secara lebih cepat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menelaah regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2024. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara pengabdian panjang guru honorer dengan penghargaan yang mereka terima, sementara jalur pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dianggap melewati prinsip merit yang selama ini dipegang. Artikel ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan kepegawaian yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada mereka yang telah lama mengabdi.

References

Afrizalni, I., Fitri, H. D., Putri, S. M., & Hanoselina, Y. (2024). Masa Depan Guru Honorer Terkait dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 2(1), 21–30.

Agnia, N., Asyifa, R., Himawan, A. F., Makarim, S. N., & Rahardian, R. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 5(2), 111–122.

Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(3), 215-226.

Alfarizi, M. T., Chandra, F. D., Ikmawati, I., & Muhtadin, A. (2026). Problematika Guru Honorer dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1), 7897–7904. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37620

Astuti, D. W., Alwie, M., Mutholib, A., & Raharjo, T. T. (2026). Perlindungan Hak Warga Negara bagi Guru Honorer dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Journal Education, Sociology and Law, 2(2), 2250–2256.

Dewi, D. A. P., Syamsinar, T., Sagita, W. R., & Jeni, F. (2025). Tantangan profesionalisme guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar): Kajian literatur terhadap ketimpangan pendidikan. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(4), 83–95.

Faridah, H. L., & Khasan, M. (2026). Dinamika Kesejahteraan Guru Honorer: Ditinjau dari Subjective well-being dalam Realitas Profesi Pendidikan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 9(2), 1473–1482.

Febryanti, I., Indiati, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 067–079.

Nabilla, Z., Sari, E., Zid, M., Husen, A., & Astra, I. M. (2025). Circular Economy Based Food Waste Management in Public Feeding Programs: A Systematic Review of Makan Bergizi Gratis Implementation. Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, 15(2), 158–165. https://doi.org/10.21009/jgg.152.06

Naufani, Z. L., & Uang, D. P. (2026). Analisis Kebijakan Pengangkatan PPPK dalam Program Makan Bergizi Gratis. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13(5), 163–169.

Perwitasari, R. S., Juliani, H., & Susanto, S. N. H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Guru Honorer pada Sekolah Negeri di Kota Semarang. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(2), 38–48.

Rahmadani, F. N., & Putra Jumantoro, T. R. (2026). Ketidakadilan Kebijakan Pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap Hak Sosial-Ekonomi Guru Honorer di Indonesia. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 5(01), 257–275. https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3277

Rahman, A. H., Putri, N. T., & Hidayat, S. (2025). Guru Indonesia: Di Antara Birokrasi, Kurikulum, Transformasi Digital, dan Kesejahteraan Sosial. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10(1), 863–873.

Ramadhani, T., Maudi, V., Rasmawati, R., & Fahdhienie, F. (2025). Edukasi Gizi Makro sebagai Upaya Pencegahan Anemia dan Obesitas pada Pekerja Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Banda Aceh. GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2), 852–860.

Ridwan, A., Rosihana, A. D., Saputra, W., & Pratiwi, C. Y. (2024). Analisis Pengaruh Komposisi Pegawai Dan Tarif Gaji Terhadap Belanja Pegawai. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 953-966.

Rozi, A. F., Muar, M. R., Pitaloka, D., & Abidin, Z. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Indonesian Journal of Community Dedication, 3(3), 621–631.

Saputra, M. A. D. C., Saputri, S. C. A., & Bimantara, D. (2023). Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Keadilan dan HAM. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 4(1), 796–805.

Siagian, A. W., Rozi, A. F., Yades, M. K., & Rahmi, C. A. (2026). Appointment of Nutrition Service Unit Employees as Government Employees with Work Agreements: Harmonization of Merit System Principles and Legal Certainty in Personnel Management. Jurnal Bina Praja, 18(1), 47–64. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3017

Sinaga, P. M. H., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Sitompul, J. H., Siagian, R. A., Manalu, R., & Harahap, T. A. P. (2025). Pandangan Tenaga Pendidikan Mengenai Gaji Guru Honorer di Indonesia terhadap Sila Kelima Pancasila di SMPN 24 Medan. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11(01), 123–131.

Sujud, F. A. (2026). Upaya Transformasi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Peserta Didik. Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ghobi, 3(1), 24–37.

Suryani, D., Setiawan, N. A., & Izzati, I. D. C. (2026). Hubungan antara Dukungan Sosial Rekan Kerja dan Kebersyukuran dengan Kepuasan Hidup pada Guru Honorer. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(2), 1793–1810.

Susanto, T., & Sugiyanto, S. (2024). Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Kesejahteraan Guru Honorer. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1), 1214–1222.

Syawaaliya, A., Hanifa, F., Tarigan, M. B., & Lestari, P. (2025). Profesionalisme Guru dalam Sorotan: Tantangan dan Solusi untuk Pendidikan Bermutu. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(3), 755–763.

Untajana, P., Kastanya, J., Kopong, A., & Souisa, N. (2025). Pengaruh Pelatihan SIMPEGNAS Terhadap Proses Percepatan Kenaikan Gaji Berkala Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong. REMB: Research Economics Management and Business, 3(1), 1-7.

Yosal, C., & Sitabuana, T. H. (2022). Payung Hukum Terhadap Asas Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honorer. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1776–1798.